Awal Bulan ini ada evaluasi program adiwiyata, sekolah berbudaya lingkungan, bersama KLH (Kementrian Lingkungan Hidup) di Wisma AU, Cisarua Bogor. Kebetulan saya dan Aulia mewakili JPL (Jaringan Pendidikan Lingkungan Indonesia). Sudah 3 tahun lamanya Adiwiyata berjalan. Namun banyak masalah di sana sini yang muncul. Konsistensi dan perbaikan terus-menerus dituntut dari penyelenggaranya. Semua itu mengemuka dalam evaluasi selama 2 hari. Ada dua bahasan besar yang akan diselesaikan: kriteria dan mekanisme. Setelah terjadi perdebatan alot, diputuskan kriteria dululah yang akan didiskusikan, baru mekanisme. Sayangnya hingga acara berakhir, baru kriteria yang selesai. Pembahasan mekanisme terpaksa diundur.
Evaluasi ini menjadi penting karena banyak sekolah yang dinilai berusaha tampil paling baik dengan memermak dirinya habis-habisan. Mereka menjadi seolah-olah sekolah lingkungan dengan cara membuat jingle Adiwiyata, menempelkan slogan-slogan lingkungan, membuat bangunan bernuansa lingkungan dan rekayasa-rekayasa lainnya. Jika diumpamakan sebagai sebuah pisau, Adiwiyata memang harus selalu dipertajam agar tak terjebak dengan pendekatan-pendekatan formal standar yang banyak digunakan dalam penilaian sekolah lainnya. Kebanyakan penilaian sekolah memang berkutat di prasarana dan sarana. Tak heran sekolah unggulan dan maju serta di kota besarlah yang banyak dilirik. Dengan segala fasilitasnya memang sekilas sekolah-sekolah semacam ini memang terlihat “memenuhi syarat”. Kemasan memang bagus, tapi bagaimana dengan content-nya? Walahualam.
Diskusi yang alot terjadi saat merusmuskan kriteria yang bagaimana yang memfasilitasi penilaian lebih bagi sekolah yang berfasilitas pas-pasan tetapi mempunyai pengembangan PLH (pendidikan lingkungan hidup) yang kreatif dan berkembang. Bagaimana menilai keterlibatan murid, guru dan semua warga sekolah. Itu PR besar yang harus juga terus dikritisi. Kalau tidak, maka Adiwiyata tak ada bisanya dengan model penilaian sekolah lainnya. Mau?